Dewas KPK menerima 188 pengaduan etik sejak 2019 sampai dengan 2024 dan menemukan sendiri satu pelanggaran etik. Sebanyak 109 orang mendapatkan sanksi etik.

Jika 20 Desember 2024 belum dilantik pimpinan KPK yang baru, maka terjadi pelanggaran undang-undang. UU KPK tidak mengenal pelaksana tugas atau pejabat sementara.

Dokumen hasil rekam jejak akan diberikan kepada pansel sebelum tes wawancara terhadap capim dan calon Dewas KPK dimulai.

Total pendaftar calon pimpinan KPK sebanyak 318 orang, sedangkan calon Dewan Pengawas KPK sebanyak 207 orang.

Di dalam surat tanda penerimaan barang bukti, Kusnadi tidak memaraf. Namun, Kusnadi menandatangani di lembar belakang.

Penyidik KPK Kompol Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK atas ketidakprofesionalan dalam penggeledahan HP Hasto.

Dewas KPK menunda pembacaan putusan etik Nurul Ghufron. Putusan sela PTUN menjadi pertimbangan.

Dewas KPK masih akan memanggil beberapa saksi dari pihak internal dan eksternal KPK. Mereka belum memeriksa Ghufron.