Perkembangan kecerdasan buatan (AI) meningkatkan risiko ”deepfake”. Algoritma AI semakin menyulitkan membedakan gambar, video, atau rekaman audio dengan asli.

Tanpa ada pertimbangan etis, kecerdasan buatan berisiko menimbulkan bias dan diskriminasi di dunia nyata.

Terkait pemilu, Komisi Pemilihan Umum semestinya membuat regulasi yang mengatur penggunaan teknologi digital di pemilu. Regulasi utamanya mengatur transparansi dan mengondisikan kampanye politik berlangsung jujur.

Ratusan seniman China memboikot medsos Xiaohongshu karena memakai karya mereka tanpa izin. Korsel memenjarakan orang yang memakai gambar seksual anak-anak yang dibuat AI. Dunia AI kian meresahkan dan butuh aturan ketat.

Ancaman siber seperti praktik ”deepfake” ataupun ”doxing” perlu ditangani secara serius oleh penyelenggara pemilu. Diperkirakan, ancaman siber ini kian serius dari tahun ke tahun.

Kekhawatiran terhadap dampak deepfake meningkat karena membuat deepfake semakin mudah dan hasilnya semakin realistis.