Data kependudukan dan statistik hayati Indonesia tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Jika dipadukan, data itu akan memberi manfaat besar bagi pembangunan.

Pembuatan dokumen kependudukan bagi anak-anak di panti asuhan masih sering menghadapi kendala.

Kebocoran data pemilih agar menjadi evaluasi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan kewajiban pelindungan data pribadi.

KPU telah menerima data agregat kependudukan per kecamatan dari Kemendagri. Data itu menjadi dasar penyusunan daerah pemilihan untuk DPRD kabupaten/kota.

Data berfungsi bagi KPU untuk pemetaan daerah pemilihan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

BPS akan melaksanakan registrasi sosial ekonomi mulai 15 Oktober 2022. BPS Bali menyosialisasikan rencana pelaksanaan Regsosek 2022 dalam Rakor Pendataan Awal Regsosek 2022 di Kuta, Badung, Jumat (16/9/2022).

Keselarasan antara data kependudukan dan data pemilih menjadi penting dan turut menjamin kualitas pemilu. KPU Bali, Kamis (11/8/2022), menggelar rakor sinkronisasi data bersama Bawaslu Bali, Pemprov Bali, dan DPRD Bali.

Digagasnya pelayanan ini didasarkan pada pengalaman masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam berbagai urusan lantaran ketidaklengkapan dokumen kependudukan yang dimiliki.