Pembuatan dokumen kependudukan bagi anak-anak di panti asuhan masih sering menghadapi kendala.

Kebocoran data pemilih agar menjadi evaluasi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan kewajiban pelindungan data pribadi.

KPU telah menerima data agregat kependudukan per kecamatan dari Kemendagri. Data itu menjadi dasar penyusunan daerah pemilihan untuk DPRD kabupaten/kota.

Masih banyak kelompok rentan yang tidak terdata pemerintah. Akibatnya, mereka kesulitan mengakses layanan publik, termasuk layanan kesehatan.

BPS akan melaksanakan registrasi sosial ekonomi mulai 15 Oktober 2022. BPS Bali menyosialisasikan rencana pelaksanaan Regsosek 2022 dalam Rakor Pendataan Awal Regsosek 2022 di Kuta, Badung, Jumat (16/9/2022).

Keselarasan antara data kependudukan dan data pemilih menjadi penting dan turut menjamin kualitas pemilu. KPU Bali, Kamis (11/8/2022), menggelar rakor sinkronisasi data bersama Bawaslu Bali, Pemprov Bali, dan DPRD Bali.

Digagasnya pelayanan ini didasarkan pada pengalaman masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam berbagai urusan lantaran ketidaklengkapan dokumen kependudukan yang dimiliki.

Pemberian nama terhadap anak kini perlu mematuhi aturan pemerintah lewat Permendagri No 73/2022. Di antaranya harus dua kata dan tidak boleh bermakna negatif. Lantas, siapa yang bisa menilai itu tak bermakna negatif?