Data Kelompok Rentan Belum Terintegrasi

Masih banyak kelompok rentan yang tidak terdata pemerintah. Akibatnya, mereka kesulitan mengakses layanan publik, termasuk layanan kesehatan.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Warga mengenakan masker dan menjaga jarak sosial saat menunggu antrean berobat di Puskesmas Larangan Utara, Kota Tangerang, Banten, Rabu (28/4/2020). Puskesmas tersebut memindahkan layanan pemeriksaan bagi pasien yang memiliki gejala flu dan demam ke bagian luar gedung guna mengantisipasi penyebaran virus korona baru. Selain itu, puskesmas ini juga memberikan layanan konsultasi kesehatan berbasis daring guna mengurangi kontak langsung dengan pasien sebagai langkah antisipasi.

JAKARTA, KOMPAS — Kelompok rentan di Indonesia belum mendapatkan layanan kesehatan secara optimal karena banyak yang belum terdata pemerintah. Sementara data kelompok rentan masih terfragmentasi di sejumlah kementerian dan interoperabilitas data tidak terjadi.

Primary Health Care Program Manager Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Agatha Tyas menyebutkan, kerentanan masih dipahami secara parsial. Data kelompok rentan juga masih dikelola oleh institusi yang berbeda. Misalnya, data kelompok rentan di bidang kesehatan seperti orang dengan HIV dan komorbiditas tertentu ada di dinas kesehatan dan puskesmas. Adapun data kelompok rentan dalam aspek sosial seperti gelandangan, tunawisma, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) ada di dinas sosial.