Konglomerat menyumbang OCCRP dan aneka perusahaan media hingga membiayai kampanye para politisi. Apa alasan mereka?

ICW mengingatkan, pelaporan dana kampanye pasangan calon kepala-wakil kepala daerah yang tidak benar melanggar Undang-Undang Pilkada.

Besarnya sumbangan dana bagi pasangan calon di pilkada umumnya juga berbanding lurus dengan hasil sosialisasi dan kerja-kerja lapangan di masa kampanye.

Pembatasan dana kampanye dimaksudkan untuk menjaga integritas pilkada.

Usai ditetapkan sebagai paslon kepala daerah, kandidat diharapkan patuh dan jujur laporkan dana kampanye Pilkada 2024.

Ada komponen dana kampanye yang dilaporkan menghabiskan Rp 0 alias tanpa biaya sama sekali! Selayaknya dipertanyakan.

Persaingan ketat dan pembatasan sumbangan kampanye memunculkan transaksi mencurigakan di ruang gelap dalam pilkada.

Langkah Bawaslu menunggu audit kantor akuntan publik soal dana kampanye capres dan cawapres menuai kritik.