Rencana detail tata ruang dibutuhkan karena memberikan kepastian. Tanpa kepastian, investor tak akan mau datang.

Potensi korupsi di Papua Barat Daya cukup besar karena daerah otonomi baru yang belum ada lembaga pengawasannya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Selasa (14/11/2023), menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo resmi melantik 33 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan masa jabatan 2023–2028.

Pembangunan infrastruktur tanpa kajian riset dan pendekatan kultural akan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

Setelah 10 tahun berdiri, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai ibu kota, yakni Tanjung Selor yang masih berupa kecamatan. Pembentukan kota baru menemui sejumlah kendala.

Menguatnya politik identitas dalam konteks DOB di Papua merupakan keniscayaan. Meskipun demikian, proses ”pengawalan” terhadap manifestasi politik identitas di era DOB ini tetap perlu dilakukan untuk menghindari konflik.

Desain Besar Penataan Daerah yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah, di antaranya, memuat aturan jumlah ideal provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.