Regulasi Pemekaran dan Penggabungan Daerah Mendesak Diterbitkan

Desain Besar Penataan Daerah yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah, di antaranya, memuat aturan jumlah ideal provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR dengan sejumlah pihak terkait pemekaran daerah otonom baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah atau Desartada yang telah dirumuskan sejak lama. Selain mengevaluasi daerah otonom baru yang dinilai gagal, Desartada juga dibutuhkan sebagai pedoman agar pemekaran daerah tidak bergerak liar.

Pembahasan mengenai pentingnya Desartada ini mengemuka dalam diskusi bertajuk ”Refleksi Otonomi Daerah 2022” yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) secara daring, Jumat (23/12/2022). Dalam kesempatan itu, peneliti KPPOD, Ditha Mangiri, mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Desartada perlu segera diterbitkan untuk menjadi pedoman penataan daerah.