Cegah Korupsi di Papua Barat Daya, KPK Libatkan Aparat Penegak Hukum Lain

Potensi korupsi di Papua Barat Daya cukup besar karena daerah otonomi baru yang belum ada lembaga pengawasannya.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Direktorat Koordinasi dan Supervisi bersama dengan Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (4/7/2024).

SORONG, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya mencegah korupsi di daerah dengan melibatkan aparat penegak hukum lain dan pemerintah daerah setempat seperti yang dilakukan di Papua Barat Daya. Koordinasi dilakukan demi menyelamatkan aset daerah dan pembangunan infrastruktur agar tidak dikorupsi.

Koordinasi dilakukan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK bersama dengan Satuan Tugas Penindakan dengan mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Kepolisian Resor Kota Sorong Kota, dan Markas Pasukan Marinir (Pasmar) 3 di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (4/7/2024).