Ketika sepanjang MH Thamrin gelap oleh asap dan gas air mata.

RUU Cipta Kerja mengubah beberapa aturan tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Di satu sisi, perubahan aturan ini dapat memangkas tumpang tindih aturan pengawasan tenaga kerja asing hingga ke daerah.

Penyusunan ”omnibus law”, termasuk yang terkait Cipta Lapangan Kerja, dinilai tak transparan bahkan tertutup. Proses penyusunan RUU yang tertutup pun diyakini tak sesuai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dinilai cacat prosedur karena berlangsung eksklusif dan tertutup dari publik. Ada kemungkinan UU Omnibus Law jika disahkan bakal langsung digugat ke MK.

Menteri Ketenagakerjaan mengklaim draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar di publik bukan versi pemerintah. Namun, upah minimum, pesangon, dan jaminan sosial dijamin tak dihapus dari draf.

Sejumlah organisasi buruh di Lampung menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tidak transparan. Sebagai pihak yang akan terdampak, pekerja justru tidak dilibatkan dalam pembuatan produk hukum itu.

”Omnibus law” berupa RUU Cipta Lapangan Kerja dilakukan untuk mengatasi aturan yang tumpang tindih. Desakan agar pemerintah membuka diskursus RUU ini ke publik menguat.

Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik. Namun, pekerja atau buruh mengkhawatirkan aturan yang diskiriminatif.