Pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan di jajaran komisioner KPU dan keanggotaan Bawaslu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Komisi II DPR tidak menganjurkan calon anggota KPU dan Bawaslu menggelar pertemuan informal dengan partai politik. Akan ada pertemuan formal yang dijadwalkan saat uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.

Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 punya tugas menggelar pemilu dan pilkada secara serentak pada tahun 2024. Pemilu 2019 mengajarkan, betapa rumit dan melelahkan menggelar pemilu secara serentak.

Integritas penyelenggara pemilu menjadi kunci melahirkan penyelenggaraan pemilu, juga anggota legislatif dan eksekutif, yang berintegritas. Kepercayaan publik pun bisa diraih jika penyelenggara pemilu berintegritas.

Setelah pendaftar yang lolos administrasi diumumkan, publik sudah bisa memantau dan memberikan catatan jejak nama-nama yang disebutkan. Namun, catatan yang disampaikan harus disertai data yang valid.