Penunjukan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dinilai tepat.

Dosen hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terlambat.

Biaya politik mahal merupakan persoalan sangat klasik. Solusi untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya ”biaya politik mahal” tak cukup hanya pembenahan sistem, tetapi juga perbaikan mental dan moral berpolitik.

LBH harus berinisiatif melakukan kajian dan riset tentang permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini akan membantu mengatasi masalah dari warga yang mungkin takut melapor.

Penghentian penyidikan terhadap Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia dan istrinya, Itjih, oleh KPK dinilai tidak abadi. Jalur praperadilan dapat ditempuh agar penyidikan itu berlanjut.

Controversy continues to haunt the omnibus law on job creation. The polemic must take into account public safety and political stability as key considerations.

Hasil revisi UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terus meninggalkan kontroversi. Penghapusan pasal pemidanaan pemberian izin dikhawatirkan memberi ruang penyalahgunaan wewenang.

Langkah kepolisian menangkap dua pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, dinilai belum cukup. Polisi didesak mengungkap auktor intelektualis karena motif dendam pribadi diragukan.