ASN di Kalteng boleh semringah lantaran THR di depan mata. Di sisi lain, buruh kontrak di kebun-kebun sawit resah.

Perkembangan konflik sosial di perkebunan sawit ke depan tidak hanya akan terkait persoalan tenurial, tetapi juga kemitraan dan tenaga kerja. Penting untuk melibatkan buruh dalam transisi industri sawit berkeadilan.

Status kerja yang berupa buruh harian lepas masih banyak ditemukan. Status seperti ini berkaitan dengan upah dan hak-hak kerja layak lainnya yang seharusnya pekerja itu terima, seperti K3.

Buruh kebun sawit kerap menjadi sasaran politisi untuk meraup suara, baik untuk politik lokal maupun nasional. Situasi ini ironis karena nasib mereka kerap diabaikan.

Perlindungan bagi buruh perkebunan dari sisi regulasi perlu segera direalisasikan. Regulasi yang berpihak pada hak-hak buruh menjadi inti untuk mengurai akar persoalan yang membelenggu kondisi buruh perkebunan.

Buruh kebun di Tanah Air harus menghadapi minimnya upah dan status kepegawaian yang tidak tetap. Kesejahteraan minim dan ketiadaan pilihan membuat mereka terseok di rantai ekonomi yang timpang.

Pada masa pandemi, kondisi buruh perkebunan sawit di Kalimantan Tengah masih memprihatinkan. Selain belum divaksin, mereka juga terancam tidak diupah saat menjalani isolasi mandiri.

Masa pandemi, buruh di Kalimantan Tengah kian kesulitan. Tak hanya akses kesehatan, tetapi juga kebutuhan pokok. Pemerintah dan perusahaan perlu memikirkan nasib buruh. Hingga kini, mereka juga belum divaksin.