Kompas.id

buronan korupsi

Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 3,5 jam, Surya Darmadi dilindungi petugas Kejaksaan Agung dan anggota TNI dari sorotan kamera wartawan.

Bagikan

Seusai Diperiksa Kejaksaan, Surya Darmadi Kenakan Rompi Merah Muda

Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 3,5 jam, Surya Darmadi dilindungi petugas Kejaksaan Agung dan anggota TNI dari sorotan kamera wartawan.

Besok, Buron Kasus Korupsi Surya Darmadi Serahkan Diri ke Kejaksaan

Kuasa hukum buron Kejaksaan Agung dan KPK Surya Darmadi, Juniver Girsang, mengabarkan, Surya akan kembali ke Indonesia, besok, dan langsung ke kejaksaan. Ia siap menjalani proses hukum kasus korupsi yang menjeratnya.

Politik & Hukum ·

Komisi Pemberantasan Korupsi Fokus Cari Harun Masiku

KPK belum bisa melacak jejak bekas calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang dinyatakan buron sejak ditetapkan sebagai tersangka suap pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024, pada Januari 2020.

Proses Hukum Maria Pauline Lumowa Dipertanyakan

Kasus pembobolan kas BNI Kebayoran Baru tahun 2003 dengan tersangka Maria Pauline Lumowa belum juga dilimpahkan ke pengadilan. Padahal, proses hukum sudah dilakukan sejak Maria dipulangkan pemerintah, awal Juli lalu.

Politik & Hukum ·

Napoleon Pertanyakan Barang Bukti

Di sidang eksepsi, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte menepis dakwaan dan barang bukti berupa uang yang diajukan jaksa penuntut umum di kasus penghapusan red notice Joko Tjandra.

Politik & Hukum ·

Iklan

Mahfud MD: Awasi Terus Kelanjutan Kasus Hukum Joko Tjandra

Setelah dieksekusi jaksa dan berstatus terpidana, Joko Tjandra dapat untuk mengajukan kembali upaya hukum peninjauan kembali ke MA. Menko Polhukam Mahfd MD meminta masyarakat mengawasi proses hukum yang akan berjalan

Politik & Hukum ·

Kedatangan Buronan Djoko Tjandra dari Malaysia

Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia dan dibawa ke Indonesia via Halim Perdanakusumah.

DPR Buka Peluang Rapat Pengawasan Joko Tjandra

Setelah sebelumnya rapat saat reses untuk mendalami kasus Joko Tjandra dilarang digelar, kali ini pimpinan DPR membuka peluang rapat itu bisa digelar. Namun, bentuknya masih akan dibicarakan pimpinan DPR dan Komisi III.

Politik & Hukum ·

Rapat Pimpinan Diusulkan untuk Digelar agar Eksekusi Joko Tjandra Bisa Berjalan

Banyak pihak diduga melindungi Joko Tjandra. DPR didorong mengadakan rapat pimpinan atau Badan Musyawarah kembali membahas penanganannya. DPR harus ikut membantu menangkap dan menegakkan hukum terhadap Joko Tjandra.

Politik & Hukum ·

Menko Polhukam: Usut Tuntas Aparat yang Fasilitasi Joko Tjandra

Joko Tjandra terbukti dilindungi oknum aparat Polri dan Kejagung. Menko Polhukam Mahfud MD pun menegaskan, pemerintah akan menindak aparat yang terlibat dalam kasus itu. Namun, eksekusi Joko juga jangan sampai lepas.

Politik & Hukum ·

Iklan