Kalau kejahatan besar tidak diselidiki dan pelakunya tidak dihukum, konsolidasi demokrasi pun sulit terjadi.

Ratu Adil di zaman demokrasi diharapkan untuk menata ulang negara yang sedang dilanda kekacauan tatanan.

Etika kehidupan berbangsa dan bernegara telah jadi dokumen kenegaraan sejak Reformasi 1998, tetapi korupsi dan kepura-puraan jadi tren di politik saat ini. Bangsa ini bergerak mundur dari sisi etika dan moral.

Di Kemerdekaan RI, terasa ada kerinduan orang biasa akan kerukunan pemimpin bangsa. Orang biasa kerap ”ngerasani” perilaku politik elite yang melakoni politik wira-wiri, membuat terasa ada rivalitas di antara elite.

Di negeri ini, isu soal perubahan iklim belum menjadi isu pokok. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat belum diimbangi prinsip ”eco-cracy” (kedaulatan berbasis lingkungan). Generasi Z, pemilih mayoritas, jadi penentu.

Orang berburu kekayaan, meski harus menyalahgunakan jabatan. Pembayaran pajak bisa dinegosiasikan seperti pada kasus Rafael. Namun keprihatinan terhadap masalah korupsi ini justru sepi dari pembahasan koalisi.

Penegakan hukum kasus korupsi tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan legal-normatif. Perlu dipikirkan langkah progresif dengan membebankan biaya sosial akibat korupsi yang ditanggung koruptor.

Wacana penundaan pemilu tak juga mereda. Sementara itu, ancaman resesi global membayangi. Untuk menjamin Pemilu 2024 berjalan lancar, KPU harus mampu menjaga kredibilitas proses pemilu.