KPK menemukan penetapan petugas haji tidak optimal dan tidak transparan, terutama petugas pembimbing ibadah haji di Arab Saudi dan kloter serta tim pembimbing haji daerah. Hal itu perlu dilakukan efisiensi.

Problem subsidi yang sangat besar pada pendanaan haji bisa menjadi masalah karena dana yang ditentukan Pemerintah Arab Saudi akan terus naik. Untuk itu, dibutuhkan rasionalisasi agar subsidi biaya haji bisa berlanjut.