Tingkatkan Nilai Manfaat, Pengelolaan Dana Haji Harus Lebih Optimal
DPR meminta Kementerian Agama untuk mencari kemungkinan efisiensi dan negosiasi untuk menekan biaya haji.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menjelaskan di mana dana haji dikelola dalam seminar daring yang diselenggarakan Pusat Ekonomi Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) bertajuk Menelisik Usulan Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji: Apakah Wajar dan Berkeadilan, Jumat (27/1/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Biaya ibadah haji dinilai perlu dinaikkan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji. Namun, di sisi lain, pengelolaan dana haji harus lebih optimal agar lebih banyak lagi nilai manfaat yang dirasakan atau dikembalikan kepada masyarakat. Apalagi, dana yang dikelola berasal dari setoran awal 5,5 juta calon jemaah haji yang masih mengantre.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dalam seminar daring bertajuk ”Menelisik Usulan Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji : Apakah Wajar dan Berkeadilan”, Jumat (27/1/2023), mengungkapkan, total aset yang dikelola BPKH dalam neraca sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp 167,8 triliun. Angka ini naik dari Rp 158,79 triliun setahun sebelumnya. Namun, perolehan nilai manfaat BPKH tahun 2022 malah turun menjadi Rp 10,08 triliun dari Rp 10,52 triliun di tahun 2021.