Wapres Minta Subsidi Dana Haji Dirasionalisasi
Problem subsidi yang sangat besar pada pendanaan haji bisa menjadi masalah karena dana yang ditentukan Pemerintah Arab Saudi akan terus naik. Untuk itu, dibutuhkan rasionalisasi agar subsidi biaya haji bisa berlanjut.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika memberi keterangan pers seusai menghadiri Milad Ke-16 Majelis Dzikir Riyadhul Jannah dan Haul Akbar di Masjid Syech Muhammad Yusuf, Margonda Raya, Depok, Sabtu (20/08/2022).
DEPOK, KOMPAS — Manajemen penyelenggaraan haji ke depan harus lebih efisien. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa subsidi biaya haji perlu ditinjau ulang atau dirasionalisasi agar tetap berkelanjutan. Langkah rasionalisasi dilakukan karena subsidi Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH terhadap biaya haji selama ini mencapai 60 persen dari total keseluruhan biaya haji.
”Laporan yang saya terima dana haji itu, BPKH yang memberikan (subsidi) itu 60 persen dan itu kalau dibiarkan bisa menggerus, hasilnya itu bisa terlewati. Jangan sampai nanti subsidi ini tidak berlanjut, tidak sustain,” ujar Wapres Amin, ketika memberikan keterangan pers seusai menghadiri Milad Ke-16 Majelis Dzikir Riyadhul Jannah dan Haul Akbar di Masjid Syech Muhammad Yusuf, Margonda Raya, Depok, Sabtu (20/8/2022).