Wapres: Penyesuaian Biaya untuk Jaga Keberlanjutan Subsidi Haji

Subsidi ongkos haji selama ini dinilai terlalu besar. Pemerintah mengharapkan ada besaran subsidi lebih rasional yang dapat dipahami jemaah yang akan berhaji dan tidak mengganggu keberlanjutan subsidi tersebut.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan pers seusai membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa subsidi yang diberikan pada biaya haji selama ini terlalu besar. Oleh karena itu, biaya perjalanan haji perlu disesuaikan atau dinaikkan untuk menjaga keberlanjutan subsidi haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH.

”Saya kira kemarin itu (2022) subsidi yang diberikan pada ongkos haji terlalu besar, 59 persen yang kemarin itu. Karena itu, hasil optimalisasi pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak,” kata Wapres Amin seusai membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).