Presiden Jokowi diusulkan jadi ”Bapak Pembangunan Desa” oleh Apdesi. Namun, Presiden menolak keinginan itu. Pasalnya, menurut Presiden, justru yang layak jadi Bapak Pembangunan Desa adalah para kepala desa.

Presiden Joko Widodo meminta supaya target nol persen kemiskinan ekstrem di 2024 dapat tercapai. Salah satu caranya, pemerintah mengandalkan BLT desa dan kartu sembako. Namun, pengamat menilai cara ini tak efektif.

Peka terhadap krisis diharapkan tergambar jelas dalam cara dan ritme kerja birokrasi menyangkut realisasi anggaran pada kondisi sulit sekarang ini. Kesigapan pemerintah akan sangat membantu masyarakat.

Pemerintah pusat tak berencana mengambil alih penyaluran BLT desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penyaluran.

Perekonomian di perdesaan yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 bisa dipulihkan dengan merevitalisasi peran BUMDes. Caranya adalah dengan membangun jejaring antar-BUMDes dan menggunakan teknologi digital.

Pemerintah diminta membuat panduan yang jelas mengenai penyaluran dana desa sebagai bantuan langsung tunai. Banyaknya aturan yang dikeluarkan berbagai kementerian membingungkan aparat desa.

Kementerian Desa dan PDTT juga menerima aduan terkait BLT desa sebanyak 611 aduan sepanjang Mei. Aduan terbesar adalah tentang dugaan tidak mendapat bantuan atau tidak termasuk dalam daftar calon KPM.

Program bantuan langsung tunai dari dana desa diprioritaskan untuk menangani dampak Covid-19. Sementara itu, program padat karya tunai masih stagnan.