Kompas.id

biaya politik

(Tulisan 12 dari 16) Biaya menjadi calon anggota DPR bisa tembus miliaran rupiah. Caleg bakal sulit balik modal.

Bagikan

Ongkos Miliaran untuk Menembus Senayan

(Tulisan 12 dari 16) Biaya menjadi calon anggota DPR bisa tembus miliaran rupiah. Caleg bakal sulit balik modal.

Segini Biaya jadi Ketua Umum Partai Golkar | Back To BDM The Candidate Bersama Marzuki Darusman

Obrolan hangat Budiman Tanuredjo dan mantan Jaksa Agung yang kini berkiprah di dunia politik Marzuki Darusman. Salah satu obrolannya terkait betapa tingginya biaya politik di Indonesia.

Rahasia Caleg Modal Cekak Menembus Parlemen

Di tengah mahalnya ongkos politik, sejumlah caleg dengan modal finansial terbatas berhasil melenggang ke Senayan. Lalu, apa saja rahasia mereka hingga sukses menembus parlemen?

Politik & Hukum ·

Biaya Politik Tinggi Pemicu Korupsi

Mahalnya biaya politik memperbesar kemungkinan tumbuhnya perilaku koruptif setelah kandidat tersebut terpilih. Kondisi ini menjadi siklus yang terus berputar untuk memenuhi kebutuhan tiap periode pencalonan.

Bupati Kapuas dan Istri Korupsi buat Biaya Politik

Sumber uang yang diterima pasangan politisi, Ben dan Ary, diduga berasal dari berbagai pos anggaran di Pemkab Kapuas. Nilai totalnya diperkirakan Rp 8,7 miliar, yang di antaranya digunakan untuk membayar lembaga survei.

Politik & Hukum ·

Iklan

Jadi Caleg, Siapkan Minimal Rp 1 Miliar untuk Teh, Kopi, sampai Akomodasi

Mau jadi caleg, bupati, wali kota, gubernur, atau bahkan presiden, tentu harus punya modal untuk menutup biaya politik dan bertarung meraih kursi yang tersedia. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk maju jadi caleg?

Politik Berbiaya Tinggi Bayangi Pilkada 2024

Kajian Litbang Kemendagri pada Pilkada 2015 menunjukkan biaya politik lebih besar dari gaji kepala daerah selama satu periode. Tingginya biaya politik itu ditengarai membuat sebagian kepala daerah melakukan korupsi.

Politik & Hukum ·

Biaya Politik Pilkada Capai Rp 50 Miliar, KPK Ingatkan Kepala Daerah

Biaya politik pada pilkada mencapai Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar. Gaji dan insentif kepala daerah selama lima tahun tidak sebanding dengan biaya tersebut.

Bahaya Politik Plutokrasi terhadap Demokrasi

Jika mengamati dinamika politik di negeri tercinta, rasanya tak berlebihan jika dikatakan wajah politik kita telah diwarnai budaya plutokrasi yang semakin melapangkan jalan pemilik modal menjadi pejabat publik.

Pilkada dalam Bayang-bayang Cukong

Mahalnya biaya politik di dalam pilkada langsung membuka peluang bagi pemodal atau cukong untuk memberikan dukungan dana kepada kandidat kepala daerah. Hal ini dikhawatirkan akan mencederai demokrasi dan berujung korupsi

Politik & Hukum ·

Iklan