Dalam kurun waktu lima tahun, yakni dari 2016 hingga 2021, pemerintah telah menyediakan 55.374 unit infrastruktur EBT yang berstatus barang milik negara di 33 provinsi.

Penerimaan negara melalui pemanfaatan barang milik negara konsisten menyusut sejak 2019. Pandemi Covid-19 mengganggu sektor bisnis ataupun perekonomian sehingga nilai pemanfaatan barang milik negara ikut menurun.

Hibah aset negara kepada pemerintah daerah bisa membantu memperkuat keuangan daerah selama pemda bisa mengoptimalkan pengelolaannya sebagai sumber baru pembiayaan.

UMKM dan koperasi kembali mendapatkan insentif berupa relaksasi tarif sewa. Pagu dana dukungan bagi UMKM juga akan ditambah dari Rp 123,46 triliun menjadi Rp 128,05 triliun.

Sejauh ini pengasuransian barang milik negara hanya untuk gedung dan bangunan milik Kementerian Keuangan. Ke depan, pengasuransian akan dilakukan secara bertahap pada seluruh kementerian dan lembaga.

Pemerintah mulai mengasuransikan barang milik negara untuk mengantisipasi dampak bencana. Asuransi kebencanaan itu diterapkan secara bertahap hingga 2023.