Kompas.id

bakumsu

Beberapa tahun ini, pemerintah dan DPR dinilai hanya berfokus pada undang-undang yang menyangkut kepentingan modal dan investasi. Pembentukan UU yang menyangkut nasib rakyat, seperti RUU Masyarakat Adat, jalan di tempat.

Bagikan

Pembentukan Undang-undang Dinilai Belum Berpihak kepada Rakyat Kecil

Beberapa tahun ini, pemerintah dan DPR dinilai hanya berfokus pada undang-undang yang menyangkut kepentingan modal dan investasi. Pembentukan UU yang menyangkut nasib rakyat, seperti RUU Masyarakat Adat, jalan di tempat.

Pengakuan Masyarakat Adat di Sumut Jalan di Tempat, Konflik Agraria Berkepanjangan

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Sumut jalan di tempat. Pemda tak kunjung menyusun dan mengesahkan perda masyarakat adat. Pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat juga mentok di DPR.

Daftar Panjang Kriminalisasi Masyarakat Adat Kawasan Danau Toba

Dugaan kriminalisasi masyarakat adat berlanjut di kawasan Danau Toba yang bersinggungan dengan konsesi PT Toba Pulp Lestari. Tercatat 39 orang dipenjara dua dekade terakhir. Semua berawal dari mempertahankan tanah adat.

Menolak Tambang di Dairi dengan Menjaga Hubungan Sosiologis Masyarakat dengan Tanahnya

Hasil penelitian Sajogyo Institute menunjukkan hubungan sosiologis masyarakat Dairi dengan tanahnya bisa menjaga kelestarian lingkungan dan ekonomi. Sebaliknya, pertambangan merusak tatanan sosial masyarakat Dairi.

Penyebaran Makin Luas, Sumut Diminta Pertimbangkan Karantina Wilayah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta mempertimbangkan karantina wilayah mengingat penyebaran Covid-19 yang semakin luas di Sumut. Pemerintah juga diminta membuka informasi tentang peta kluster penyebaran Covid-19.

Iklan

Perda Masyarakat Adat Sumut Ditargetkan Sah Tahun Ini

DPRD Sumatera Utara didorong mengesahkan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat selambat-lambatnya tahun ini. Perda itu sangat penting menjadi payung hukum penetapan kelompok masyarakat adat.

Aktivis Minta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan

Aktivis dari sejumlah organisasi di Medan, Sumatera Utara, meminta agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan. Mereka meminta anggota DPR periode 2019-2024 memprioritaskan pengesahan undang-undang itu.

Iklan