Keberadaan lembaga yang mandiri, seperti Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, lebih menjamin standar pendidikan.

Revisi PP No 57/2021 mendesak dilakukan untuk menghindari adanya disintegrasi sistem pendidikan, munculnya berbagai macam konflik kepentingan, dan hilangnya mekanisme demokratis dalam pengelolaan pendidikan.

Pendidikan saat ini cenderung memarjinalkan peran peserta didik dan lebih mengedepankan peran pengelola dan pendidik, artinya tak sesuai dengan makna pendidikan yang sesungguhnya.

Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP dibubarkan dan tugasnya kini dijalankan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Jika pemerintah melalui SE menghapus UN, sementara PP masih memerintahkan UN, maka telah terjadi ketidakpastian hukum UN. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kemendikbud selayaknya segera membenahi regulasi UN.

Badan Standar Nasional Pendidikan mendesain fokus pembelajaran standar isi kurikulum. Salah satu tujuannya membantu guru segera mengambil keputusan fokus tindakan pembelajaran ketika situasi darurat terjadi.

Pelaksanaan Ujian Nasional untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan tetap digelar 16-19 Maret 2020. Untuk mencegah penyakit Covid-19, sekolah wajib mengikuti protokol kesehatan.

Membebaskan penerbitan buku teks pelajaran tanpa campur tangan langsung pemerintah pusat dinilai bisa membentuk iklim industri perbukuan untuk pendidikan lebih kompetitif.