Sejak kasus kebocoran data yang melibatkan akun peretas Bjorka mengemuka di media massa dan menjadi atensi publik, ada perubahan sikap dari kementerian dan lembaga.

Respons kementerian/lembaga terhadap peringatan serangan siber dari BSSN masih minim. Kondisi itu menyebabkan kerentanan terhadap serangan siber, dan mengindikasikan permasalahan pada tata kelola keamanan siber.

Sepanjang 2022, ada 1.261 notifikasi serangkan siber dikirimkan ke kementerian dan lembaga, tetapi hanya 72 notifikasi yang direspons. Baru sejak ada serangan Bjorka, kementerian/lembaga merespons laporan BSSN.

BSSN menyebutkan telah menyampaikan kepada pemerintah terkait penyebab kebocoran data. Masalah ini mesti diatasi dengan regulasi yang kuat dan SDM yang mumpuni.

Pemerintah dan DPR sudah memulai pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi pada Februari 2020. Namun, hingga saat ini, pembahasan RUU tersebut belum juga tuntas.

Ke depan, BSSN akan membangun lagi pusat rekam cadang data di IKN Nusantara. Tujuannya untuk utamakan keamanan konektivitas data antar-kementerian dan lembaga di sana. Untuk itu akan dibangun jaringan tertutup.

BSSN melalui National Security Operation Centre (NSOC) telah melakukan monitoring dan identifikasi serangan siber, tercatat lebih dari 1,6 miliar (1.637.973.022) anomali trafik/serangan siber di Indonesia selama 2021.

Pengembangan teknologi saja tidak cukup karena itu baru menyumbang 30 persen dalam menjawab tantangan besar keamanan siber. Sisanya, 70 persen adalah manusia dan manajemennya.