Diplomasi siber Korsel terwujud dalam berbagai program, mulai dari pelatihan hingga pembangunan pusat pendidikan keamanan siber. 

Sejak kasus kebocoran data yang melibatkan akun peretas Bjorka mengemuka di media massa dan menjadi atensi publik, ada perubahan sikap dari kementerian dan lembaga.

Respons kementerian/lembaga terhadap peringatan serangan siber dari BSSN masih minim. Kondisi itu menyebabkan kerentanan terhadap serangan siber, dan mengindikasikan permasalahan pada tata kelola keamanan siber.

Sepanjang 2022, ada 1.261 notifikasi serangkan siber dikirimkan ke kementerian dan lembaga, tetapi hanya 72 notifikasi yang direspons. Baru sejak ada serangan Bjorka, kementerian/lembaga merespons laporan BSSN.

BSSN menyatakan telah berulang kali ingatkan institusi pemerintah untuk memperkuat keamanan data di sistemnya untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Namun, pemberitahuan itu tak pernah ditanggapi serius.

Pemerintah dan DPR sudah memulai pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi pada Februari 2020. Namun, hingga saat ini, pembahasan RUU tersebut belum juga tuntas.

Ke depan, BSSN akan membangun lagi pusat rekam cadang data di IKN Nusantara. Tujuannya untuk utamakan keamanan konektivitas data antar-kementerian dan lembaga di sana. Untuk itu akan dibangun jaringan tertutup.

BSSN melalui National Security Operation Centre (NSOC) telah melakukan monitoring dan identifikasi serangan siber, tercatat lebih dari 1,6 miliar (1.637.973.022) anomali trafik/serangan siber di Indonesia selama 2021.