Presiden Prabowo bisa meminta parpol pendukungnya yang menguasai DPR untuk mencabut aturan terbaru di Tatib DPR agar pemerintahannya tak meninggalkan warisan buruk.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memeriksa dugaan pelanggaran etik Anwar Usman yang diadukan secara sengaja menghambat pembentukan MKMK. Untuk itu, MKMK diminta memberhentikan Anwar karena tak memiliki integritas.

Mengacu pada amanat putusan uji materi UU MK, pemilihan ketua MK paling lambat digelar pada 20 Maret 2023. MK telah merencanakan pemilihan akan digelar pada 15 Maret mendatang.

Majelis Kehormatan MK telah mendapatkan titik terang dalam persoalan dugaan pengubahan putusan terkait pemberhentian hakim konstitusi Aswanto. Namun, mereka masih perlu mendalaminya lagi.

Substansi putusan uji materi perkara UU No 7/2020 tentang MK diduga diubah. Putusan yang dibacakan ataupun salinan putusan dan risalahnya berbeda. MK didesak mengusut dan menindak.

Menurut Bivitri, pilar-pilar hukum sedang goyah belakangan ini. DPR mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah, Begitu ada hakim yang dicopot karena putusannya tidak disukai, pilar negara hukum runtuh.

Back To BDM Bersama Aswanto, mantan hakim konstitusi yang diberhentikan oleh DPR. Aswanto untuk pertama kalinya mau menerima ajakan wawancara setelah dirinya diberhentikan. Hanya di Back To BDM.

Pemerintah berencana segera mengirim daftar inventarisasi masalah dan surat presiden terkait revisi UU MK. Revisi UU ini dianggap tidak mendesak serta dinilai memasukkan aturan untuk mengontrol hakim.