Revisi UU Mahkamah Konstitusi Berlanjut
Pemerintah berencana segera mengirim daftar inventarisasi masalah dan surat presiden terkait revisi UU MK. Revisi UU ini dianggap tidak mendesak serta dinilai memasukkan aturan untuk mengontrol hakim.
Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat seusai menyaksikan pengucapan sumpah calon hakim konstitusi M Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 23 November 2022.
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah akan mengirimkan surat presiden dan daftar inventarisasi masalah terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebelum 2 Desember 2022. Salah satu poin revisi dalam undang-undang itu adalah hakim konstitusi dapat dievaluasi oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Poin revisi ini dinilai sebagai ”cara halus” DPR melegalkan pencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi.
Pada 22 September 2022, Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU MK menjadi inisiatif DPR. Adapun UU 7/2020 tentang MK baru diundangkan pada 29 September 2020.