Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Arsul Sani
Hakim konstitusi mempertanyakan perubahan sikap KPU soal kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Daftar Calon Tetap.
Bagikan
Hakim Arsul Sani Cecar KPU soal Perbedaan Ketentuan Keterwakilan Perempuan
Hakim konstitusi mempertanyakan perubahan sikap KPU soal kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Daftar Calon Tetap.
Politik & Hukum
路
Gelak Tawa di Ruang Sidang MK, dari Guyonan Disetrap hingga Suara Siluman
Tak melulu serius dan tegang, suasana sidang sengketa pemilu di MK pun bisa pula menggelikan. Seperti apa?
Politik & Hukum
路
Tidak Ada Pihak Keberatan Arsul Sani Adili Sengketa Pilpres
Arsul Sani dinilai independen karena sudah tidak terlibat lagi di PPP.
Politik & Hukum
路
Hakim Konstitusi Arsul Sani Tetap Tangani Sengketa Pilpres 2024
Hakim Konstitusi Arsul Sani akan dilibatkan dalam menangani sengketa Pilpres 2024 sepanjang tak ada yang keberatan.
Politik & Hukum
路
Arsul Sani Resmi Hakim Konstitusi
Arsul Sani, politisi PPP, kini menjadi hakim konstitusi. Arsul pun mundur dari PPP dan MPR/DPR.
Fotografi
路
Iklan
Arsul Sani Resmi Jabat Hakim Konstitusi, Tantangan Berat Menanti
Hakim konstitusi yang baru, Arsul Sani, yakin MK bisa memulihkan kepercayaan publik pada lembaga tersebut.
Politik & Hukum
路
Dilantik Jadi Hakim MK, Arsul Sani Bertekad Kembalikan Kepercayaan Publik
Mantan Wakil Ketua MPR Arsul Sani resmi menjadi hakim konstitusi pada Kamis (18/1/2024).
Video
路
Arsul Sani Terpilih Jadi Hakim Konstitusi
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani akan menggantikan posisi Wahiduddin Adams sebagai hakim konstitusi setelah terpilih secara aklamasi di Komisi III
Fotografi
路
Pembahasan RUU Perampasan Aset, Yasonna: Tunggu Undangan DPR
Pemerintah menanti undangan dari DPR untuk membahas bersama RUU Perampasan Aset yang telah diusulkan sejak awal Mei lalu.
Politik & Hukum
路
Pekan Depan, Komisi III DPR Kembali Bahas Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan dua kali rapat lanjutan bahas polemik data transaksi mencurigakan. Rapat pertama undang ahli, rapat kedua Komite Koordinas TPPU.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan
