Kompas.id

Arif Wibowo

Setelah putusan MK, bola penentuan keserentakan pemilu ada di tangan DPR. Model keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal dianggap masyarakat sipil paling ideal. Bisakah hal itu diakomodasi elite Senayan?

Bagikan

Menakar Peluang Keserentakan Pemilu Nasional dan Lokal Setelah Putusan MK

Setelah putusan MK, bola penentuan keserentakan pemilu ada di tangan DPR. Model keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal dianggap masyarakat sipil paling ideal. Bisakah hal itu diakomodasi elite Senayan?

Politik & Hukum ·

PDI-P Klaim Isu Korupsi Tak Pengaruhi Upaya Pemenangan

Hingga saat ini, PDI-P belum memberikan rekomendasi pencalonan kepala/wakil kepala daerah. Rencana untuk mengumumkan 44 rekomendasi dalam rakernas dibatalkan.

Politik & Hukum ·

Komisi II DPR Tolak Larangan Bekas Napi Korupsi Ikut Pilkada, KPU Maju Terus

Larangan mantan napi korupsi ikut pilkada yang diatur oleh KPU salah satunya berangkat dari fakta kepala daerah mantan napi korupsi yang kembali korupsi saat terpilih dalam pilkada.

Politik & Hukum ·

Kementerian Tidak Boleh Pegang Kewenangan Terlalu Besar

RUU Pertanahan tak boleh memberikan kewenangan terlalu besar kepada menteri yang diberi tanggung jawab tentang hal itu. Penyusunan RUU Pertanahan ke depan harus transparan dan melibatkan para ahli.

Ilmiah Populer ·

RUU Pertanahan Melenceng dari Nawacita

Rancangan Undang-Undang Pertanahan tidak mencerminkan dan tidak sejalan dengan program pokok pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ilmu Pengetahuan & Teknologi ·

Iklan

Yasonna Kembali Diperiksa KPK

Yasonna Laoly dan Markus Nari pernah sama-sama menjadi anggota Komisi II DPR untuk periode 2009-2014. Markus ditetapkan menjadi tersangka kasus pengadaan KTP elektronik sejak 2017 dan ditahan pada 1 April 2019.

Politik & Hukum ·

Garuda Indonesia Dukung Pengembangan Wisata

Iklan