Idealnya, pemerintah dan DPR merevisi target penerimaan di APBN 2025 melalui mekanisme APBN-Perubahan atau APBN-P.

Jumlah kabinet baru berpotensi menambah beban fiskal. Kendati demikian pemerintah belum buka opsi APBN Perubahan.

Pembahasan APBN Perubahan dalam transisi Jokowi-Prabowo yang awalnya dihindari kini didorong-dorong.

KPK menahan Bupati Labuhanbatu, Khairuddin Syah Sitorus, atas dugaan suap terkait proses penganggaran DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018. Dalam kasus serupa, KPK pun menersangkakan Wali Kota Tasikmalaya Budi Badiman.

Pemerintah harus mengajukan APBN Perubahan jika akan mengubah nomenklatur kementerian/lembaga. Sebab, anggaran untuk pembentukan kementerian/lembaga baru belum dialokasikan dalam APBN 2020.