Jumlah Kementerian Bertambah, Pemerintah Belum Buka Opsi APBN-P

Jumlah kabinet baru berpotensi menambah beban fiskal. Kendati demikian pemerintah belum buka opsi APBN Perubahan.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga dari kiri) bersama para wakil Menteri Keuangan, Thomas AM Djiwandono (kiri), Anggito Abimanyu (kedua dari kiri), serta Suahasil Nazara (kanan), bersiap memulai konferensi pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Meski jumlah nomenklatur kementerian/lembaga pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertambah, pemerintah belum membuka opsi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Opsi tersebut belum dibahas lantaran pemerintah tengah berfokus menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang akan diserahkan pada akhir November 2024.

Presiden Prabowo telah melantik 48 menteri, 56 wakil menteri, serta 5 kepala lembaga di luar koordinasi kementerian koordinator. Dengan demikian, total anggota dalam Kabinet Merah Putih berjumlah 109 orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kabinet presiden sebelumnya yang menjadi acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.