Penyelenggaraan pemilu mendorong konsumsi masyarakat, tetapi investasi melambat karena ketidakpastian.

Sudut pandang idealis menilai anggaran pemilu sebagai investasi yang menjamin stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

Dari pagu anggaran KPU yang disetujui, Rp 27 triliun dialokasikan untuk Pemilu 2024 dan Rp 900 miliar untuk pilkada.

Kemendagri meminta pemda untuk mencicil pengalokasian anggaran pilkada mulai tahun 2023. Ini penting agar pencairan tak terhambat dan pelaksanaan tahapan pilkada tak terganggu.

Kemendagri mengingatkan anggaran dukungan untuk pemilu serentak tahun 2024 semestinya dialokasikan tahun 2023 dan 2024 agar tidak membebani APBD.

Jika ada warga yang dirugikan dengan pencatutan nama oleh parpol, KPU menyebut hal itu menjadi urusan yang bersangkutan dengan parpol.

Usulan KPU seperti pembangunan kantor dan sewa 1.000 mobil dinilai tak mendesak. Keuangan negara terbatas, KPU harus memperhatikan skala prioritas.

Senin (1/8/2022 ) menjadi hari pertama pendaftaran parpol peserta pemilu. KPU menyatakan sejauh ini tak ditemukan kendala pada Sipol yang menjadi sarana mengunggah berbagai persyaratan pendaftaran peserta Pemilu 2024.