Ada empat narasi yang apabila terus-menerus disuarakan pada gilirannya dapat mengurangi dan menggerogoti kepercayaan publik atas manfaat dan pentingnya demokrasi.

Harus ada semacam rekayasa sosial-politik tertentu untuk menghindarkan antagonisme sosial agar tidak lepas kendali. Salah satu langkah sederhana ialah mengembangkan etik mengendalikan diri.

Dalam demokrasi dan politik yang sehat, haruslah ada keseimbangan antara dua sikap berikut ini, yakni loyal kepada penguasa yang memenangi pertarungan dalam sebuah pemilu yang terbuka; tetapi juga sekaligus ”skeptis”.

Di tengah polarisasi dan pembelahan sosial yang semakin tajam menjelang pemilu, Indonesia merindukan pemimpin yang menyelenggarakan republik modern ini dengan ”politik kemanusiaan” dan ”politik belas kasih”.

Kondisi kebinekaan masyarakat Indonesia yang telah menjadi keniscayaan sejarah menuntut para pemimpin untuk selalu bersikap adil dan setara kepada setiap warganya, tanpa adanya diskriminasi atas dasar apa pun.

”Bersih-bersih” untuk penyegaran kembali (”rejuvenation”) reformasi Polri kini bukan subyek baru. Wacana dan programnya sudah bergulir sejak awal masa Reformasi 1999.

Etik didasarkan pada pemikiran tentang hakikat negara, yang pada awalnya (dan pada akhirnya) haruslah tentang warga negara, bukan tentang penguasa.

Tanpa pemilu yang rutin, tidak akan ada sirkulasi elite politik. Oligarki yang kuat tidak akan terusik dan bisa melanjutkan melindungi dirinya.