Negara harus melindungi hak rakyat dalam mengeluarkan pendapat. Tidak boleh ada lagi pembubaran paksa acara diskusi.

Tak menghadiri sidang MKD, Ketua MPR Bamsoet akan dipanggil lagi pada sidang berikutnya. MKD dinilai tak taat beracara.

Pengaturan PPHN lewat amendemen konstitusi secara terbatas diusulkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR, dalam rapat gabungan antara pimpinan MPR serta pimpinan fraksi partai politik di MPR dan kelompok DPD.

Pascaperubahan UUD 1945 yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara sehingga tugas dan kewenangannya pun berubah. Ini akan berdampak pada produk yang akan dikeluarkan MPR.

Sejumlah pertemuan politik digelar Presiden Jokowi dengan elite partai pendukung pemerintah. Pertemuan ini sebagai upaya konsolidasi politik, terutama terkait wacana amandemen UUD 1945.

MPR diminta terlebih dahulu memaparkan hasil kajiannya terkait Pokok-pokok Haluan Negara dan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19. Sebelumnya MPR menargetkan amendemen terhadap dua pasal terkait PPHN akhir 2021.

Wacana jabatan presiden tiga periode kembali dimunculkan sukarelawan Jokpro 2024 pada syukuran pembentukan sukarelawan Jokpro, Sabtu (19/6/2021). Pihak Istana Presiden langsung merespons hal ini.

Bersama wartawan senior ”Kompas” Budiman Tanuredjo, Wakil Ketua MPR, dan anggota Komisi III DPR Arsul Sani membahas soal amendemen UUD 1945, dari presiden tiga periode hingga pasal penghinaan presiden.