Pemkot Kendari dituding menggeser puluhan miliar anggaran secara sepihak. DPRD Kendari membuat Pansus telusuri hal ini.

Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif sebesar Rp 48,35 triliun. Program Dukungan Manajemen mendapatkan alokasi anggaran Rp 45,49 triliun disusul dengan program Pengelolaan Pendapatan Negara Rp 2,48 triliun.

Hakim konstitusi memahami pemerintah lakukan langkah antisiptif atasi dampak pandemi Covid-19. Karena langkah itu berkaitan penggunaan keuangan negara, perlu dibatasi waktu berlakunya UU tentang Perppu Covid-19.

Kepala daerah di Jatim diminta alokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial masyarakat pada masa PPKM darurat. Pengalokasian anggaran bansos itu ditargetkan rampung dalam waktu tiga hari agar bisa segera disalurkan.

Komisi Pemilihan Umum masih menunggu penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah yang menjadi dasar pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.