Pemerintah menilai skor SDGs yang turun disebabkan oleh kurangnya informasi masyarakat atas capaian SDGs Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertekad membudayakan birokrasinya menjadi semakin inovatif. Nilai-nilai profesional, akuntabel, sinergi, dan transparan pun mesti terimplementasi di lapangan.

Akuntabilitas kinerja DPR semakin bermasalah dengan minimnya dokumentasi rapat-rapat yang bisa diakses publik. Dari 402 rapat yang dilakukan seluruh alat kelengkapan dewan, hanya ada 196 laporan singkat.

KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri kerap menutup informasi soal penetapan tersangka ke publik. Padahal, dengan diumumkan, publik bisa ikut mengawal serta mencegah adanya ”main mata” dalam penegakan hukum di KPK.

Indonesia dan Kenya memandang penting pengawasan keuangan negara. Isu tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar bersama oleh perwakilan parlemen kedua negara.

Kruse dengan prinsip-prinsip radikalnya dalam kepemimpinan, memberikan sebuah perspektif baru. Melalui 10 prinsip kepemimpinannya, Kruse mendobrak segala teori tentang kepemimpinan yang telah ada sebelumnya.

Besarnya pendapatan para anggota parlemen tak sebanding kinerjanya sehari-hari. Karena itu, DPR mesti memperbaiki pola dan paradigma penggunaan dana dan fasilitasnya yang lebih transparan dan akuntabel di masa datang.

Melihat latar belakang dan rekam jejak Timsel Komisioner KPU dan Bawaslu 2022-2027, publik menyikapi dengan skeptis. Banyak catatan rekam jejak yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan.