Polemik Transparansi Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Berlarut

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menuntut tim seleksi lebih transparan, salah satunya membuka hasil penilaian calon. Sebaliknya, tim seleksi berkukuh tidak semua bisa dibuka karena amanat dari undang-undang.

Kompas/Hendra A Setyawan

Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 Juri Ardiantoro (kanan) didampingi Wakil Ketua Timsel Chandra Hamzah (tengah) dan anggota Timsel, I Dewa Gede Palguna, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Polemik transparansi seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 yang muncul sejak awal seleksi berlarut. Sejumlah kelompok masyarakat sipil terus meminta Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu membuka hasil penilaian untuk memastikan proses seleksi berlangsung secara obyektif.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, baru kali ini prediksinya mengenai nama-nama yang lolos dalam seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki akurasi lebih dari 70 persen. Ia pun mengaku cukup mudah memetakan nama-nama peserta seleksi dengan dukungan dari partai politik. Namun, ia tak mau membuka nama-nama yang masuk dalam prediksinya itu.