Polemik revisi Undang-Undang Pilkada menunjukkan para elite tidak etis dan mengabaikan konstitusi.

Barisan akademisi dan pegiat hukum jadi benteng pertahanan integritas terakhir di tengah tergerusnya etika bangsa.

Masih banyak ruang publik dalam penggunaan tiga bahasa, Indonesia, daerah, dan asing, belum sesuai aturan yang berlaku.

Gerakan moral Kampus Menggugat dicetuskan di UGM untuk mengajak kalangan akademisi mengembalikan konstitusi.

Para akademisi perlu menyadari identitasnya bukan sekadar seorang profesional, melainkan juga seorang penjaga peradaban.

Salah satu peran penting para akademisi adalah menjaga akal sehat dan kejernihan nurani dengan menyuarakan kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

Penolakan pelemahan demokrasi dan pemberantasan korupsi disampaikan dengan penandatanganan maklumat yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Pengiriman maklumat dilaksanakan di 11 titik dari seluruh Indonesia.

Para akademisi/ilmuwan Indonesia terus menyuarakan perlunya perbaikan mendasar tentang keberpihakan pemerintah pada profesi dosen. Harus ada paradigma yang benar untuk mendukung perguruan tinggi dan dosen Indonesia.