Ratusan Akademisi Bandung Desak Penegakan Pilkada Demokratis

Polemik revisi Undang-Undang Pilkada menunjukkan para elite tidak etis dan mengabaikan konstitusi.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Peserta aksi membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan mereka saat berdemo di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

BANDUNG, KOMPAS — Ratusan akademisi Kota Bandung menyayangkan tindakan para elite politik yang tidak etis dan mengabaikan konstitusi untuk aturan pemilihan kepala daerah 2024. Penegakan demokrasi dan konstitusi dalam pilkada hingga rancangan undang-undang yang dinilai melemahkan demokrasi perlu diperhatikan.

Sebanyak 216 akademisi dari Universitas Padjadjaran menyatakan kekhawatiran terhadap kondisi negeri melalui Seruan Padjadjaran Jilid 2 yang dikeluarkan pada Selasa (27/8/2024). Ketua Dewan Profesor Unpad Arief Anshory Yusuf menyatakan, seruan ini keluar dari keresahan terhadap dinamika ketatanegaraan menjelang Pilkada 2024.