Masyarakat Sipil
Gerakan Mahasiswa dan Akademisi Dianggap Bentuk Kegeraman atas Situasi Demokrasi
Gerakan akademisi dan intelektual mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan bentuk kegeraman atas kondisi demokrasi.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F11%2F6ba14a5d-17bf-4a58-a8e5-b9d03e1f1b9b_jpg.jpg)
Tangkapan layar diskusi hibrida ”Kotak Pandora, Manipulasi Demokrasi dan Perlawanan Kaum Intelegensia: Outlook Demokrasi LP3ES 2024” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Minggu (11/2/2024).
JAKARTA, KOMPAS — Maraknya gerakan akademisi dan kaum intelektual akhir-akhir ini yang mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan bentuk kegeraman mereka atas situasi Indonesia saat ini, khususnya mendekati pelaksanaan Pemilu 2024. Para akademisi itu menilai ada banyak hal terkait menurunnya demokrasi di Indonesia yang harus dihentikan.
Aktivis Hak Asasi Manusia sekaligus mahasiswa Program Doktoral School of Cultural History and Language, The Australian National University,Anita Wahid, Minggu (11/2/2024), di Jakarta, misalnya, menuturkan hal yang melatarbelakangi aksi mahasiswa di Canberra, Australia, dengan mengeluarkan ”Maklumat Canbera”, beberapa hari lalu.