Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
ahli hukum
Pemindahan narapidana asing ke negara asal tidak memerlukan persetujuan DPR. ”Transfer of prisonners” tak harus dalam bentuk perjanjian internasional juga.
Bagikan
Beda dengan Mahfud MD, Ahli Hukum Pidana Bilang Transfer Napi Asing Tak Perlu Persetujuan DPR
Pemindahan narapidana asing ke negara asal tidak memerlukan persetujuan DPR. ”Transfer of prisonners” tak harus dalam bentuk perjanjian internasional juga.
Politik & Hukum
·
Revisi UU MK Jangan Sampai Mengancam Kemandirian Hakim
Revisi UU MK tidak bisa lepas dari nilai-nilai konstitusi. Kalau ada muatan yang memperlemah kekuasaan kehakiman yang merdeka, sudah tentu muatan semacam itu akan termentahkan oleh konstitusi.
Politik & Hukum
·
Pandangan Hukum Demokratis Almarhum Prof Muladi Layak Diteladani
Muladi adalah sosok yang memiliki kepemimpinan kuat. Namun, Muladi tidak kehilangan kemampuan untuk mendengarkan. Muladi dinilai sebagai seorang demokrat sejati.
Politik & Hukum
·
Perginya Muladi, Konseptor Pembaruan Hukum Indonesia
Pemikiran Muladi telah mewarnai wacana hukum di negeri ini sejak tahun 1990-an. Gagasan-gagasannya berperan besar dalam pembaruan hukum nasional.
Politik & Hukum
·
Sang Begawan Hukum Itu Berpulang
Bangsa ini kehilangan salah satu begawan hukum yang sumbangsih pemikirannya mewarnai perjalanan negeri ini. Muladi, Guru Besar Ilmu Hukum, yang pernah jadi menteri, hakim, dan jabatan lainnya, berpulang Kamis pagi ini.
Politik & Hukum
·
Iklan
Tangani Kejahatan Korporasi dengan Dua Sistem
Ahli hukum pidana Universitas Dipengoro, Pujiyono, menilai, kejahatan korporasi perlu diselesaikan dengan dua sistem yang berdampingan. Peradilan restoratif sebagai sarana utama, lalu jalur peradilan pidana (subsider).
Nusantara
·
Yusril Hadirkan Dua Ahli Hukum di Sidang Kelima MK
Pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2019 menghadirkan dua ahli hukum di sidang kelima Mahkamah Konstitusi (MK).
Video
·
Iklan