Menyoal Kebebasan Berekspresi di Tengah Turunnya Apresiasi

Dalam empat bulan terakhir, apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan cenderung menurun. Kebebasan berpendapat menjadi aspek yang banyak disorot publik.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Polisi meminta para aktivis dari Aliansi Nasional RKUHP membubarkan diri ketika menggelar aksi di Jalan Karet Pasar Baru Timur, Jakarta, menolak rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (23/8/2022). Hingga KUHP masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya beberapa pasal yang berdampak pada hak kebebasan masyarakat dalam berpendapat.

Penurunan penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin ini terlihat dari survei periodik Kompas pada Mei 2023. Hasil survei tatap muka yang dilakukan pada 29 April-10 Mei 2023 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi ini menunjukkan tingkat kepuasan publik menurun 4,8 persen. Jika pada survei Januari 2023 apresiasi masih mencapai 79,2 persen, pada survei Mei 2023 ini menurun menjadi 74,4 persen.

Meski secara proporsi masih tetap dominan mendapat apresiasi publik, penurunan penilaian bidang politik dan keamanan (polkam) ini menarik untuk dicermati. Pertama, hal ini tidak terlepas dari capaian kinerja pemerintah selama ini dalam mengelola persoalan-persoalan polkam.