Pemilu sebagai mekanisme mencari pemimpin dianggap ”demokratis” hanya ketika ia mencerminkan kehendak murni rakyat.

Tahun 2024 akan penuh drama dengan 64 negara yang akan pemilu, termasuk Indonesia. Ada kekhawatiran demokrasi akan terkikis melihat dinamika politik dunia belakangan ini.

Ancaman kriminalisasi melalui sejumlah pasal dalam UU ITE, UU KUHP, hingga UU Penodaan Agama masih mengintai masyarakat sipil. Hal ini dianggap menurunkan kualitas demokrasi dan kian mengkhawatirkan.

Dalam empat bulan terakhir, apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan cenderung menurun. Kebebasan berpendapat menjadi aspek yang banyak disorot publik.

Perlu komitmen dan ikhtiar bersama membenahi mutu demokrasi kita yang tertawan dalam kemandekan. Apabila situasi ini tak hendak dibenahi, tak menutup kemungkinan kualitas demokrasi kita tersungkur pada titik terparahnya.

Memasuki abad ke-21, tantangan bagi demokrasi kian kompleks. Dunia membutuhkan suatu solidaritas lebih dibandingkan sebelumnya. Narasi dari Bali Democracy Forum tentang solidaritas layak digemakan lebih kencang.

Temuan Amnesty International Indonesia, kasus serangan terhadap kebebasan sipil semakin marak. Pemerintah diminta untuk mengembalikan iklim demokrasi yang sehat.

Hasil jajak pendapat Litbang ”Kompas” yang dilakukan pekan lalu mengungkap persepsi publik bahwa saat ini kontrol atau pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan sudah semakin baik.