Presiden Joko Widodo menyampaikan hasil survei Litbang ”Kompas” periode Desember 2023 akan menjadi bahan evaluasi dan koreksi bagi pemerintah. Presiden mengakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum membaik, tetapi masih dibayangi isu pemberantasan suap dan jual-beli kasus hukum yang belum terlihat optimal.

Sejalan dengan tren apresiasi publik pada kinerja pemerintahannya, posisi politik Presiden Jokowi semakin menguat. Hanya saja, pada Pemilu 2024 mendatang, tidak semua kalangan sejalan dengan preferensi politiknya.

Penilaian publik pada kinerja pemerintahan Jokowi-Amin tidak sekadar berdasar persepsi yang dibangun atas pengetahuan dan pengalaman responden. Pilihan politik sedikit banyak juga memengaruhi lahirnya penilaian tersebut.

Dalam empat bulan terakhir, apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan cenderung menurun. Kebebasan berpendapat menjadi aspek yang banyak disorot publik.

Pemerintah dianggap berhasil mengendalikan harga-harga yang selama ini menekan daya beli masyarakat. Namun, masih ada pekerjaan rumah besar dalam menciptakan lapangan kerja lebih banyak.

Peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah jelang akhir kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, merupakan modal sekaligus tantangan terhadap soliditas kabinet di tengah tarikan politik.

Survei oleh Charta Politika Indonesia menemukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin berada pada angka 62,4 persen. Ada kecenderungan penurunan dibandingkan survei sebelumnya.