Perludem uji UU Pemilu, minta adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Kewajiban petahana cuti selama masa kampanye, 60 hari kalender, dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.

Aliansi Masyarat Adat Nusantara dan Walhi minta MK batalkan UU KSDAHE secara keseluruhan.

MK diminta menghapus kata wajib dalam UU Tapera. Dengan begitu, iuran tapera tidak lagi bersifat wajib, tetapi sukarela.

Seperti apa gugatan dan latar belakangnya? Lalu, bagaimana penerapannya di pilkada?

Pilkada bukan hanya persoalan politik. Namun, separuh rangkaian tahapan pilkada adalah persoalan hukum. Sudah siapkah?

Keyakinan hakim MK tidak perlu diragukan lagi mengingat rekam jejak dengan pengetahuan dan pengalaman yang memadai.

Tahapan pencalonan di pilkada serentak 2024 turut memberikan pengaruh terjadinya potensi kerawanan.