MK diminta untuk menegaskan kembali bahwa pengisian keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan DPR harus mempertimbangan keterwakilan 30 persen perempuan.

Setidaknya 312 permohonan perselisihan hasil pilkada diajukan ke MK dan kemungkinan masih terus bertambah. Apakah ini menunjukkan pilkada bermasalah?

Pengadilan Tinggi TUN Jakarta mengabulkan pencabutan banding Hakim Konstitusi Anwar Usman yang mempersoalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK penggantinya.

MK tengah menguji UU Pilkada dan UU Pemilu, khususnya soal desain keserentakan pemilu. Perludem meminta MK agar memisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal.

Jadwal sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bakal digelar pada pekan kedua Januari 2025.

Di tengah kesibukan menangani perkara sengketa pemilu, hakim dan pegawai MK masih sempat menulis dan menerbitkan 38 buku.

MK meregistrasi permohonan sengketa hasil pilkada, 3 Januari 2025. Calon yang kemenangannya disoal ke MK bisa maju sebagai pihak terkait maksimal 2 hari setelahnya.

Pengadilan tak boleh menolak perkara yang diajukan para pihak. Karena itu, MK tetap akan menerima permohonan sengketa pilkada meski lewat tenggat pendaftaran.