MK mempercepat jadwal pembacaan putusan sengketa hasil Pilkada 2024 pada 24-26 Februari 2025.

Meski sering bercanda, hakim konstitusi juga bisa bikin takut, terutama jika jawaban dinilai kurang memuaskan dan meyakinkan. Panel 2 dinilai paling bikin tegang.

Permintaan keterangan hakim MK, Ridwan Mansyur, di tengah penanganan perkara sengketa pilkada dipertanyakan. Dikhawatirkan, ada agenda lain di balik panggilan itu.

MK terima empat permohonan sengketa Pilkada Kota Banjarbaru. Permohonan diajukan dua warga Banjarbaru yang merasa dirugikan karena tiada opsi kotak kosong.

Mantan hakim MK Aswanto jadi ahli di sengketa pemilu. Saat bertemu Guntur Hamzah yang menggantikannya, Guntur diam saja.

Revisi UU MK diduga sarat kepentingan politis, antara lain untuk mengikat hakim agar patuh kepada lembaga pengusung.

Mengapa, seolah di dalam senyap, pemerintah dan DPR merevisi UU MK? Benarkah di dalamnya mewakili kepentingan publik?

DPR dinilai telah melanggar asas kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.