Sejumlah kalangan meragukan komitmen pemerintah dalam memperkuat KPK? Apa yang melatari keraguan ini?

Negara otoriter membutuhkan masyarakat sipil yang kritis. Kaum intelektual perlu mendidik rakyat agar melek politik.

Demokrasi Indonesia pernah dipuji dunia sebagai ”full democracy” karena adanya masyarakat sipil yang hidup, dinamis, dan bersemangat.

Hasil riset CSIS menunjukkan pemilihan sistem pemilu, model keserentakan pemilu, penetapan ambang batas parlemen, dan seleksi penyelenggara pemilu perlu dibenahi.

Pemberian konsesi pertambangan bagi ormas keagamaan bisa membuat masyarakat menghadapi gelombang masalah.

Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi idealnya menyerahkan pilihan capim KPK kepada presiden terpilih.

Temuan rekam jejak capim KPK oleh masyarakat sipil akan disampaikan ke panitia seleksi, Komisi III DPR, dan masyarakat.

Oposisi di luar parpol dibutuhkan untuk hadapi pemerintahan mendatang yang kondisinya sama seperti saat ini.