Diskusi Tiga Dekade Otonomi Daerah di ”Kompas”, paradigma pola lama birokrasi menuju ke ”collaborative governance”.

APIP memiliki peran sentral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Potensi korupsi di Papua Barat Daya cukup besar karena daerah otonomi baru yang belum ada lembaga pengawasannya.

Wapres menyebut lebih dari setengah penduduk yang bekerja masih berlatar pendidikan SMP ke bawah. Hampir 60 persen pekerja bergerak di sektor informal, yang mengindikasikan tingkat produktivitas masih rendah.

Mengacu data dari KPU, hingga awal Agustus, baru 61 dari total 545 pemerintah daerah yang telah menyepakati anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Realisasi pendapatan kabupaten/kota baru 43,21 persen per 21 Juli 2023. Selain itu, realisasi belanja baru 35,41 persen. Angka itu masih jauh dari target yang dipatok pemerintah pusat.

Dari 546 pemda, baru 11 persen atau 58 pemda yang menyepakati anggaran Pilkada 2024. KPU meminta tiap pemda bisa menyepakatinya pada awal Desember 2023. Kemendagri pun mengingatkan pemda untuk segera menganggarkannya.

KPK kini tengah merampungkan peraturan yang isinya bisa menjatuhkan sanksi kepada atasan dari pejabat di daerah yang tak rutin melaporkan harta kekayaannya.