Selain untuk lembaga penyelenggara PSU, anggaran tersebut juga sebagian dialokasikan ke TNI dan Polri untuk keamanan penyelenggaraan.

APBD di 24 daerah yang harus menggelar PSU pilkada akan mendapat beban ganda. Beban kebijakan efisiensi anggaran dari pusat serta kebutuhan dana untuk PSU pilkada.  

Pemda di 24 daerah yang harus digelar PSU Pilkada diminta untuk melaporkan kesiapan anggaran PSU ke Kemendagri paling lambat Jumat (7/3/2025) ini. 

Pendanaan PSU terutama bersumber dari APBD Perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), SILPA, serta sisa dana KPU tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kemendagri akan meminta bantuan dana dari pemprov untuk menutupi kekurangan anggaran PSU di kabupaten/kota. Jika tak ada, barulah dialokasikan bantuan dari APBN.

Dari empat Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua, Provinsi Papua Tengah menjadi daerah pertama yang telah menyerahkan hasil seleksi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan retret kepala daerah akan menjadi ajang daerah berdialog interaktif, bukan dialog satu arah dari pusat ke daerah.

Rangkaian kegiatan pelantikan kepala-wakil kepala daerah selama hampir dua pekan membuat para pimpinan daerah mempersiapkan kondisi fisik mereka. Seperti apa?