Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan mengikuti apa pun keputusan pemerintah dan DPR terkait jadwal pelantikan.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, idealnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih tak terlalu jauh dari pelantikan DPRD demi efektivitas pemerintahan daerah.

Kedua landasan hukum tersebut akan didiskusikan untuk memberikan kepastian hukum pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

Putusan MK mengamanatkan pelantikan serentak setelah seluruh sengketa hasil pilkada diputuskan. Di sisi lain, ada implikasi jika putusan ini diterapkan.

Program-progam yang dimiliki TP PKK sangat penting untuk ditindaklanjuti. Misalnya, 10 program pokok PKK yang telah banyak dilaksanakan di berbagai tempat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menuturkan, pemerintah akan mendengar dulu masukan, termasuk dari akademisi dan masyarakat sipil.

Rangkaian Kegiatan Acara Persidangan Ke-39 Kelompok Kerja/Jawatankuasa Kerja Pembangunan Sosio Ekonomi Indonesia-Malaysia (KK/JKK Sosek Malindo) resmi dibuka dan berlangsung berlangsung pada 5-7 Desember 2024.

Kebutuhan anggaran untuk pilkada ulang dibebankan pada APBD meski tak tertutup peluang disokong dana dari APBN.