pilkada - Kompas.id

pilkada

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diminta untuk tidak memaksakan kehendak mengembalikan pilkada lewat DPRD. Suara rakyat mesti dipertimbangkan.

Bagikan

Pilkada lewat DPRD, Pemerintah dan DPR Diminta Tak Paksakan Kehendak

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diminta untuk tidak memaksakan kehendak mengembalikan pilkada lewat DPRD. Suara rakyat mesti dipertimbangkan.

Politik & Hukum ·

Pilkada lewat DPRD, Apa Bisa Lahirkan Pemimpin Sesuai Kehendak Rakyat?

Pro dan kontra atas wacana pilkada kembali melalui DPRD terus mengemuka. Akankah pilkada lewat DPRD itu melahirkan pemimpin sesuai dengan kehendak rakyat?

Politik & Hukum ·

Memilih Kepala Daerah

Penting untuk diperhatikan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan cerminan sistem pemerintahan.

Penguatan Dominasi dan Pergeseran Dinasti Politik di Banten

Pilkada 2024 di Banten di satu sisi menggeser dominasi dinasti politik, tetapi di sisi yang lain wajah politik kekerabatan tetap menguat di wilayah ini.

Makna Ganda Sistem Pilkada

Pilkada tidak boleh diotak-atik semudah itu untuk menjauhkan hak politik warga negara karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan di tangan partai.

Iklan

Soal Pilkada, MK Ingatkan Sudah Berikan Model Sistem Pemilu

Dalam sidang uji materi UU Pilkada, MK menyampaikan agar jika dilakukan perubahan sistem pada pilkada, sebaiknya DPR yang melakukan.

Politik & Hukum ·

Perindo: Pilkada Langsung untuk Bupati/Wali Kota Harus Dipertahankan

Pemilihan kepala daerah tidak langsung untuk gubernur melalui DPRD dinilai perlu kajian mendalam tanpa mengabaikan prinsip demokrasi.

Politik & Hukum ·

Pilkada secara Langsung atau lewat DPRD

Pemilihan secara langsung oleh rakyat tentu dirasakan ”lebih demokratis” jika dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD.

Penetapan Hasil Pilkada Diyakini Tanpa Gejolak

Publik meyakini tahapan akhir pilkada akan berjalan damai, tanpa gejolak yang berarti.

Pilkada oleh DPRD, Ditolak SBY di 2014 dan Kini Diembuskan Ulang oleh Prabowo

Perubahan sistem pilkada langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD pernah menuai resistensi kuat dari publik pada 2014 hingga Presiden SBY menerbitkan perppu.

Politik & Hukum ·

Iklan