Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
legislasi
DPR mengusulkan RUU terbanyak di Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025. Ironisnya, tak ada RUU Perampasan Aset di dalamnya. Keseriusan DPR dipertanyakan.
Bagikan
RUU Perampasan Aset Mandek, Formappi: Sejak Awal DPR Sudah Tidak Niat
DPR mengusulkan RUU terbanyak di Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025. Ironisnya, tak ada RUU Perampasan Aset di dalamnya. Keseriusan DPR dipertanyakan.
Politik & Hukum
·
RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas 2025, Pemerintah Bantah Tak Serius Berantas Korupsi
Tanpa UU Perampasan Aset, aparat penegak hukum sudah banyak menyita aset hasil tindak pidana korupsi dengan berbasiskan putusan pengadilan.
Politik & Hukum
·
Prabowo Minta RUU yang Bisa Hambat Programnya Dikaji Ulang, Termasuk RUU Perampasan Aset?
RUU Perampasan Aset digagas sejak 2008 dan dinilai sejumlah pihak, termasuk KPK, sebagai instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Politik & Hukum
·
Patahkan Keraguan soal Kinerja, DPR Diminta Tak Sekadar Mengekor Eksekutif
Keraguan pada DPR 2024-2029 muncul karena dominannya petahana, dinasti politik, dan pengusaha.
Politik & Hukum
·
Agar Terpilih Butuh Rp 80 Miliar, 60 Persen Anggota DPR Terafiliasi Bisnis
Konflik kepentingan mengintai saat anggota DPR pebisnis masuk di komisi di DPR yang membidangi bisnis anggota tersebut.
Politik & Hukum
·
Iklan
Kembali Jabat Ketua DPR, Puan Janji Buka Lebar Ruang Partisipasi Publik
Kembali dipilih menjadi Ketua DPR, Puan berjanji pimpinan DPR periode 2024-2029 akan mengutamakan kerja sama.
Politik & Hukum
·
Anggota DPR yang Bertahan dan ”PR” yang Selalu Jadi Sorotan Publik, Mampukah Dibenahi?
Masuki periode baru DPR, kinerja terkait legislasi hampir selalu sama dan jadi sorotan publik. Mampukah diatasi?
Politik & Hukum
·
Revisi UU MK yang Ditolak Publik Belum Berakhir, Dilimpahkan ke DPR 2024-2029
Pada hari terakhir anggota DPR 2019-2024 bekerja, RUU MK yang sempat ditolak publik diputuskan dioper ke DPR 2024-2029.
Politik & Hukum
·
DPR 2019-2024 Berakhir, Inkonsistensi dalam Suarakan Kepentingan Publik Jadi Catatan
Selama DPR 2019-2024, banyak aspirasi masyarakat sipil dan akademisi tak diserap. Aspirasi pengusaha justru sebaliknya.
Politik & Hukum
·
Kemunduran Demokrasi
Pada akhirnya hukum hanya dimanfaatkan sebagai legitimasi legal untuk menjalankan kekuasaan sesuai selera penguasa.
Opini
·
Lihat Lainnya
Iklan
